KONTAK PERKASA FUTURES - Investor tidak boleh berharap untuk melihat harga emas bergerak terburu-buru. Ini karena harga emas diperkirakan akan masih bergerak di sekitar USD 1.900 dalam waktu dekat.
Dikutip dari Kitcho.com, Senin (26/10/2020), harga emas terus berjuang untuk mendapatkan arah karena sentimen di antara para analis pasar jelas beragam. Sementara itu, investor ritel tetap bullish terhadap harga emas minggu ini. Namun, minat di pasar tetap pada level terendah yang tidak terlihat sejak awal tahun.
Adrian Day, presiden dan CEO Adrian Asset Management, menggambarkan aksi harga dan sentimen di pasar emas sebagai dua langkah maju dan mundur. Dia menambahkan bahwa volatilitas ini akan berlanjut hingga setelah Pemilihan Umum AS 3 November 2020.
"Beberapa investor memindahkan segalanya untuk mendapatkan uang menjelang pemilihan. Sementara yang lain semakin frustrasi dengan hilangnya momentum emas," katanya.
"Di sisi lain, investor memanfaatkan penurunan harga emas untuk memanfaatkan kemungkinan tren jangka panjang," tambah dia.
"Perpindahan kursi kepresidenan dan senat oleh salah satu partai akan sangat bullish untuk emas," tambah Day.
Minggu ini 17 analis berpartisipasi dalam survei. Sebanyak 7 pemilih atau 41 persen menyerukan harga emas naik atau diperdagangkan sideways minggu ini. Sementara tiga analis, atau 18 persen, menyerukan harga yang lebih rendah.
Partisipasi dalam survei online mingguan Kitco News, sebanyak 1.305 suara diberikan minggu lalu. Di antara mereka, 800 pemilih, atau 61 persen, mengatakan mereka bullish pada harga emas minggu ini. 255 lainnya, atau 20 persen, mengatakan mereka bearish. Sementara 220 pemilih, atau 20 persen, 19 netral.
BACA JUGA : Pemerintah Beri 9 Stimulus Sektor Hulu Migas untuk Menjaga Iklim Investasi
Senin, 26 Oktober 2020
Harga Emas Diprediksi Masih Datar hingga Pemilu AS
Kamis, 22 Oktober 2020
WordPress.com
Hari Terakhir, Peserta Kartu Prakerja Gelombang 9 Segera Beli Paket Pelatihan
“Batas pembelian pelatihan pertama bagi penerima Kartu Prakerja Gelombang 9 adalah tanggal 23 Oktober 2020 pukul 23.59 WIB,” dilansir dari laman instagram @prakerja.go.id, Jumat (23/10/2020).
Sesuai peraturan Permenko No. 11 Tahun 2020, setiap penerima Kartu Prakerja memiliki waktu 30 hari untuk membeli pelatihan pertama sejak mendapat SMS pengumuman dari Kartu Prakerja. Bila lewat dari waktu tersebut Sobat belum membeli pelatihan pertama, maka kepesertaan Sobat dalam program Kartu Prakerja akan dicabut.
“Bagi Sobat Prakerja yang sudah lolos Gelombang 9, namun belum membeli pelatihan pertama, segera beli pelatihan pertamamu sekarang juga!,” tulis @prekarja.go.id
Sebagai informasi, pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 9 telah ditutup pada 21 September 2020 lalu, dengan kuota penerima sebanyak 800 ribu orang. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.prakerja.go.id/faq
BACA JUGA : Rupiah Kian Melemah, Menanti Stimulus Fiskal AS
PT KONTAK PERKASA FUTURES
Petronas Beri Bantuan Pendidikan ke Warga Sekitar Lokasi Pencarian Migas
PT KONTAK PERKASA - Di tengah kesulitan industri minyak dan gas bumi (migas) karena pandemi Covid-19. Petronas Carigali Indonesia, perusahaan minyak dari Malaysia, tetap melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial di wilayah sekitar lokasi pencarian migas.
Senior Manager Corporate Affairs & Administration Petronas Carigali Indonesia, Andiono Setiawan mengatakan, pandemi membuat industri minyak dan gas ikut terdampak.
Namun, Petronas Carigali Indonesia tidak melupakan tanggung jawab sosial perusahaan dan tetap memberikan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan yang memberikan manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan.
"Peluncuran program tanggung jawab sosial kali ini penuh tantangan, terutama pada masa Pandemi Covid-19," kata Andiono, di Jakarta, Kamis (22/10/2020).
Petronas Carigali dan Pemerintah Kabupaten Sampang pun telah meluncurkan program Corporate Social Responsibility (CSR) PC Ketapang II LTD kepada warga delapan desa yang terdampak Covid-19 di tiga kecamatan wilayah pantai utara.
"CSR berupa progam pendidikan di antaranya memberikan beasiswa kepada 40 siswa SLTA di tiga kecamatan, pemberian bibit alpukat, penggemukan sapi, dan pembangunan rumah pintar beserta taman kota di Kecamatan Ketapang," ujarnya.
Petronas Carigali Indonesia juga menyumbang lima ekor sapi kepada masing-masing kelompok ternak untuk penggemukan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang Yuliadi Setiawan mengapresiasi penyaluran CSR yang dilakukan Petronas Carigali Indonesia. Pihaknya berharap bantuan seperti halnya beasiswa, bibit dan penggemukan sapi dapat bermanfaat untuk masyarakat.
"Kepada penerima bantuan kita tekankan agar dimanfaatkan sebaik-baiknya, semisal bantuan beasiswa supaya mereka belajar dengan baik walaupun di masa pandemi," tutupnya.
Tantangan berat sedang dihadapi industri minyak dan gas (migas) akibat penyebaran wabah Covid-19. Seperti anjloknya harga minyak sejak awal 2020, hingga penurunan konsumsi BBM global.
Kondisi ini mempengaruhi aktivitas produksi, baik penundaan atau pembatalan proyek-proyek (belanja modal/capex), dan eksplorasi.
General Manager PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM), unit bisnis PT Pertamina Hulu Indonesia, Agus Amperianto, mengatakan jika tantangan industri migas saat ini sangat berat.
Namun, bersama manajemen dan pekerja PHM harus optimistis bahwa dengan kerja keras, cost effective, serta team work yang mengedepankan aspek HSSE, masih ada harapan meningkatkan produksi dan cadangan.
“Kami akan fokus pada target perusahaan dengan zero LTI (loss time incident ) dan memitigasi semua potensi hazard di area operasi sesuai arahan Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi (PHE) Bapak Budiman Pahursip dan Direkur PT Pertamina Hulu Indonesia Bapak Chalid Said Salim,” ujar Agus seperti melansir Antara di Jakarta, Senin (5/10/2020).
Menghadapi tantangan yang tak mudah saat ini, Agus menyiapkan strategi jangka pendek hingga akhir 2020 dan jangka menengah (2021-2024).
Strategi tersebut adalah financial commercial & portfolio dengan dengan cara cost efficiency peningkatan ekspor LNG dan sinergi dengan kilang pengolahan (refinery unit) untuk mengurangi impor LPG. Di luar itu, Agus juga menyiapkan skenario peningkatan keekonomian blok.
Strategi berikutnya adalah resources & reserve management. Strategi peningkatan cadangan dan sumber daya dilakukan dengan cara meningkatkan Reserve Replacement Ratio (RRR) dan memperpanjang Reserve to Production (R to P).
Dalam jangka panjang PHM juga menyiapkan pembentukan subsurface portfolio. “Skenario itu dilakukan melalui Operation Excellence dengan prinsip On Target on Budget On Schedule On Return (OTOBOSOR),” ujarnya.
Agus berharap, dengan skenario jangka pendek kinerja PHM bisa mencapai target dalam RKAP. “Alhamdulillah, sepanjang Januari- September 2020, secara umum PHM dapat menjaga level produksi sesuai proyeksi,” ujarnya.
Agus dikukuhkan sebagai GM PHM secara virtual oleh Dirut PHE (upstream subholding) Budiman Parhusip, pada Jumat, 2 Oktober 2020 lalu. Mantan GM Pertamina EP Asset 4 itu menggantikan John Anis yang sejak akhir Juni 2020 menjabat Direktur PT Pertamina Internasional EP.
BACA JUGA :
101 Saham Melemah, IHSG Dibuka Anjlok ke 5.084,79
Rabu, 21 Oktober 2020
Utang Indonesia Membengkak, Apa Kata Pengusaha?
KONTAK PERKASA FUTURES - Laporan Bank Dunia bertajuk International Debt Statistics 2021 menyebutkan, Indonesia menempati peringkat ke-6 sebagai negara dengan utang tertinggi di antara negara berpenghasilan menengah dan bawah.
Hingga Agustus 2020, Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia mengalami peningkatan menjadi USD 413,4 miliar, atau sekitar Rp 6.098,27 triliun (kurs 14.751 per dolar AS).
Jumlah tersebut terdiri dari ULN sektor publik (Pemerintah dan Bank Sentral) sebesar USD 203,0 miliar atau sekitar Rp 2.982 triliun, dan ULN sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar USD 210,4 miliar atau sekitar Rp 3.091 triliun.
Menengok data di atas, jumlah utang swasta termasuk BUMN berkontribusi terhadap besarnya jumlah utang Indonesia. Lantas, amankah status keuangan Indonesia dengan bengkaknya utang ini?
Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Johnny Darmawan menyatakan, utang Indonesia saat ini memang meningkat jauh dan disebabkan oleh beberapa faktor. Misalnya, fokus pembangunan Kabinet Indonesia Maju yang berorientasi pembangunan infrastruktur.
"Utang-utang yang ada digenjot untuk pembangunan infrastruktur, swasta juga ada yang proyek-proyek baru. APBN kan terbatas, jadi ini yang menuru saya meningkat jauh," ujar Johnny saat dihubungi Liputan6.com, Selasa (20/10/2020).
Kendati, Johnny menyebut kondisi utang saat ini belum separah tahun 1998, dimana utang yang ditinggalkan Presiden Soeharto mencapai Rp 551,4 triliun atau sama dengan USD 68,7 miliar. Saat itu, rasio utang mencapai 57,7 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Johnny sendiri tidak bisa menghakimi nilai utang saat ini dengan label wajar atau tidak wajar dan aman atau tidak aman. Yang pasti, menurutnya, pemerintah memiliki alasan atas utang yang besar tersebut.
Hal senada diungkapkan oleh Ketua Umum Aliansi Usahawan Independen Indonesia (Alusindo) Sutrisno. Menurutnya, utang Indonesia yang tinggi saat ini juga turut disebabkan oleh pandemi Covid-19 sehingga pemerintah harus memberi stimulus untuk mempertahankan kondisi ekonomi.
"Yang perlu diwaspadai adalah debt service ratio (DSR), yaitu cicilan utang pokok dan bunga dibagi nilai ekspor. Kalau angkanya tinggi, berarti utang kita tidak mendorong ekspor. Ini perlu diwaspadai ke depan," ujarnya.
Menurut datanya, saat ini DSR Indonesia berada di atas level aman yaitu 29,5 persen (level amannya 25 persen). Ke depannya, pemerintah tentu harus memikirkan cara-cara mendorong ekspor agar negara bisa meraup deviden dan bisa membayar utang.
Johnny juga menambahkan, agar Indonesia bisa segera melunasi utang-utangnya, maka pemerintah harus memiliki pendapatan yang lebih tinggi dengan mengundang investasi masuk ke Indonesia.
"Mungkin dengan Omnibus Law, investasi bisa masuk. Dengan demikian lapangan kerja bisa meningkat, penerimaan pajak juga meningkat," katanya.
Selain itu, ekspor harus diusahakan surplus daripada impor, hampir sama seperti yang dijelaskan Sutrisno. Tentu, impor harus dikurangi dan jika dibutuhkan, pemerintah juga harus mencari alternatif pendanaan lain.
BACA JUGA :