Jumat, 15 Mei 2020

Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp 5.787 Triliun di Kuartal I-2020

PT KONTAK PERKASA - Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia mencapai USD 389,3 miliar (Rp 5.787 triliun) pada akhir kuarta I 2020. Utang ini terdiri dari sektor publik (Pemerintah dan bank sentral) sebesar USD 183,8 miliar dan swasta (termasuk BUMN) sebesar USD 205,5 miliar. 
ULN Indonesia tersebut turun tumbuh 0,5 persen (yoy), dibandingkan kuartal sebelumnya sebesar 7,8 persen (yoy). "Perkembangan tersebut disebabkan oleh penurunan ULN publik dan perlambatan pertumbuhan ULN swasta," mengutip keterangan BI, Jumat (15/5/2020).
Adapun posisi utang luar negeri pemerintah pada akhir kuartal I 2020 tercatat sebesar USD 181,0 miliar atau terkontraksi -3,6 persen (yoy), berbalik dari kondisi kuartal sebelumnya yang tumbuh sebesar 9,1% (yoy).
Penurunan posisi ULN Pemerintah tersebut antara lain dipengaruhi oleh arus modal keluar dari pasar Surat Berharga Negara (SBN) dan pembayaran SBN yang telah jatuh tempo.
Pengelolaan ULN Pemerintah dilakukan secara hati-hati dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas pada sektor produktif yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Sektor produktif tersebut mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (23,1 persen dari total ULN Pemerintah), sektor konstruksi (16,3 persen), sektor jasa pendidikan (16 persen), sektor jasa keuangan dan asuransi (13,3 persen), serta sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (11,5 persen).
Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus meningkatkan koordinasi dalam memantau perkembangan ULN, didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.
"Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menyokong pembiayaan pembangunan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," menurut keterangan BI.
ULN swasta pada akhir kuartal I 2020 tumbuh 4,5 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan kuartalsebelumnya sebesar 6,6 persen (yoy).
Perkembangan ini disebabkan oleh kontraksi pertumbuhan ULN lembaga keuangan dan melambatnya pertumbuhan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan.
Pada akhir triwulan I 2020, ULN lembaga keuangan terkontraksi -2,3 persen (yoy), berbalik arah dari kuartal sebelumnya yang tumbuh 3,6 persen (yoy).
ULN perusahaan bukan lembaga keuangan juga tumbuh melambat dari 7,6 persen (yoy) pada triwulan IV 2019 menjadi 6,7 persen (yoy) pada kuartal I 2020.
Beberapa sektor dengan pangsa ULN terbesar, yakni mencapai 77,7 persen dari total ULN swasta, adalah sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas & udara dingin (LGA), sektor pertambangan dan penggalian, dan sektor industri pengolahan.
Struktur ULN Indonesia dinilai tetap sehat, didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.
Kondisi tersebut tercermin antara lain dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir kuartal I 2020 sebesar 34,5 persen, turun dibandingkan dengan rasio pada kuartal sebelumnya sebesar 36,2 persen.
Di samping itu, struktur ULN Indonesia tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang dengan pangsa 88,4 persen dari total ULN.

BACA JUGA : 

Imbas Corona, Ekspor April 2020 Turun 13,33 Persen

Kamis, 14 Mei 2020

[New post] Utang Klaim BPJS Kesehatan ke Rumah Sakit Tembus Rp 4,4 Triliun

perkasafuturesbpp posted: " PT KONTAK PERKASA FUTURES - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tercatat memiliki utang klaim yang jatuh tempo ke Rumah Sakit sekitar Rp 4,4 triliun. Utang ini tercatat merupakan data sampai dengan 13 Mei 2020. Hal tersebut diungkapkan"

Gubernur The Fed Ingatkan Resesi Ekonomi Akibat Corona Bisa Berlangsung Lama

PT KONTAK PERKASA FUTURES  - Gubernur Federal Reserve (The Fed) Jerome Powell memperingatkan ancaman resesi berkepanjangan akibat wabah virus Corona. Kongres dan Gedung Putih didesak untuk bertindak lebih jauh untuk mencegah kerusakan ekonomi jangka panjang. 
Berbicara di Washington, Powell mengatakan sementara waktu upaya pemberian bantuan oleh Federal Reserve maupun Kongres telah membantu.
Meski demikian, ketidakpastian pandemi mengancam terjadinya resesi yang lebih dalam dan lebih lama, yang dapat menyebabkan kerusakan berkelanjutan pada produktivitas ekonomi AS.
"Kepailitan rumah tangga dan bisnis yang dapat dihindari dapat membebani pertumbuhan untuk tahun-tahun mendatang," jelas dia seperti mengutip laman Voice of America, Kamis (14/5/2020). 
Powell mengatakan bantuan penyelamatan tambahan dari Kongres, meskipun mahal, akan layak jika bisa membantu menghindari kerusakan ekonomi dalam jangka panjang. "Dan membuat kita mencapai pemulihan yang lebih kuat," jelas dia.
Powell menyebut itu menjadi keputusan perwakilan warga AS yang sudah terpilih yang memegang kekuasaan perpajakan dan pengeluaran.
Powell bersuara sehari usai Ketua DPR Nancy Pelosi dari Demokrat, mengusulkan paket bantuan  senilai USD 3 triliun yang akan ditujukan bantuan ke usaha kecil, pemerintah negara bagian dan lokal serta lembaga-lembaga.
RUU ini akan mengikuti sekitar USD 3 triliun bantuan keuangan sebelumnya yang telah disediakan pemerintah. 
Sementara itu, para pemimpin di Senat yang dikendalikan Partai Republik langsung menolaknya. Pemimpin Mayoritas Mitch McConnell mengatakan Kongres tidak dapat "menopang perekonomian selamanya."
The Fed sendiri juga telah melakukan intervensi dengan memangkas suku bunga mendekati nol dan menciptakan berbagai program pinjaman darurat. 
Tetapi Powell mengulangi peringatan sebelumnya bahwa The Fed dapat memberikan bantuan kepada perusahaan-perusahaan agar bisa bertahan melalui krisis.
Tetapi keterpurukan yang lebih lama mengancam perusahaan menuju kebangkrutan bila tanpa bantuan lebih lanjut dari pemerintah.
BACA JUGA : 

Rupiah Tersungkur Dibayangi Resesi Ekonomi Jangka Panjang

Rabu, 13 Mei 2020

[New post] Iuran BPJS Kesehatan Naik Mulai 1 Juli 2020, Simak Rinciannya

perkasafuturesbpp posted: " KONTAK PERKASA FUTURES -  Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) untuk kelas I dan II. Kenaikan iuran tersebut mulai berlaku pada 1 Juli 2020. Kebijakan tersebut tertuang dalam "

Twitter Bakal Izinkan Pegawai Kerja dari Rumah Selamanya

KONTAK PERKASA FUTURES  - Perusahaan teknologi Twitter mengumumkan bakal mengizinkan karyawannya bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) selamanya jika mereka menginginkannya.
Dalam sebuah pernyataan, Twitter disebutkan menjadi perusahaan pertama yang menerapkan WFH ketika pandemi Corona menyebar, meskipun terdapat kemungkinan akan kembali ke model bekerja di kantor.
Mengutip laman CNBC, Rabu (13/5/2020), jika karyawan Twitter berada dalam situasi yang memungkinkan mereka untuk bekerja dari rumah, maka perusahaan tidak akan keberatan mewujudkan permintaan mereka.
"Jika tidak, kantor kami masih dengan hangat akan menerima meeka, dengan beberapa catatan kesehatan dan keamanan," demikian tertulis dalam keterangan tersebut.
Twitter juga menyatakan tidak akan membuka kantornya hingga September mendatang. Pun ketika dibuka, akan diberlakukan penerapan kehati-hatian dan bertahap.
Perusahaan juga tidak akan melakukan perjalanan bisnis apapun hingga September mendatang dengan beberapa catatan yang ketat.
"Kami sangat bangga dengan proteksi kami terhadap para pegawai dan komunitas yang terhubung. Kami akan menjadikannya prioritas di tengah ketidakpastian beberapa bulan ke depan," demikian dikutip dari keterangan resmi.

baca juga : 

Selasa, 12 Mei 2020

[New post] Kepala Bappenas Prediksi Ekonomi Indonesia Hanya Tumbuh 1 Persen di 2020

perkasafuturesbpp posted: " PT KONTAK PERKASA FUTURES -  Pemerintah Jokowi-Ma'ruf menargetkan outlook pertumbuhan ekonomiakibat pandemi virus corona pada 2020 bakal berada di 2,3 persen. Bahkan skenario terburuknya berada di minus 0,4 persen. Proyeksi ini terkoreksi jauh dari APBN "

Cegah Korupsi, Fraksi PKB Minta Pasal 165 dalam UU Minerba Tak Dihapus

PT KONTAK PERKASA FUTURES  - Fraksi PKB DPR RI bersikukuh agar pasal 165 UU No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba) tidak direvisi. Isi dari pasal tersebut adalah pemberian hukuman pidana kepada pejabat yang menyalahgunakan wewenang dalam mengeluarkan IUP, IUPK, IUPR telah terbukti efektif mencegah terjadinya tindak pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
"Pasal ini jangan sampai dihapus. Berkat pasal ini, pelaku KKN sektor pertambangan dapat diganjar dengan hukuman setimpal," kata Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKB, Ratna Juwita Sari, seperti ditulis, Selasa (12/5/2020).
Pasal 165 UU Minerba No. 4 tahun 2009 tersebut dinilai efektif untuk mencegah terjadinya tindak pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di sektor usaha pertambangan. Sebab, pasal ini menjanjikan hukuman setimpal bagi pelaku KKN di sektor tambang.
Terlebih lagi, dampak buruk yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan sangat mengerikan baik pada aspek ekologi, ekonomi, sosial-budaya, dan bencana alam. Maka, pihaknya terus mengupayakan adanya klausul penegasan atas kewajiban reklamasi pasca tambang dan jaminan reklamasi, disertai dengan pemberian sanksi tegas.
"Reklamasi pasca tambang dan jaminan reklamasi ini harus diatur secara lebih tegas. Selama sepuluh tahun terakhir banyak pemegang izin yang tidak patuh, tapi tidak diberikan sanksi yang tegas. Kerusakan ekologi yang ditimbulkan parah sekali," tegasnya.
Maka dari itu, ia menilai revisi UU Minerba harus diorientasikan untuk meningkatkan kualitas perbaikan tata kelola pertambangan, bukan sebaliknya malah melemahkan.
"Ketika membahas RUU Minerba ini, kami niatkan untuk mendorong terciptanya good and sustainable mining governance. Tata kelola harus diperkuat," tegasnya
Reporter: Sulaeman
Sumber: Merdeka.com

BACA JUGA : 

Tata Cara Dapat Keringanan Kredit untuk UMKM yang Terdampak Corona