Rabu, 16 September 2020

Cek Kabar Terbaru Perpres Gaji dan Tunjangan PPPK 2019

KONTAK PERKASA FUTURES - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memberikan penjelasan terkait Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB Andi Rahadian mengatakan, sekitar 51 ribu tenaga honorer yang telah lulus seleksi PPPK tahun 2019 sangat menanti terbitnya Rancangan Perpres Gaji dan Tunjangan. Namun, proses perumusan Perpres ini memerlukan waktu yang cukup lama karena harus mempertimbangkan berbagai aturan lain.
"Salah satu aturan yang harus dipertimbangkan adalah PP Nomor 80/2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah," jelas Andi dalam keterangan tertulis, Kamis (17/9/2020).
Andi menyampaikan, dalam PP tersebut disebutkan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi PNS dan anggota TNI/Polri yang terutang atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Karena PP tersebut tidak menyebutkan tentang PPPK, maka hal ini akan berpotensi mengurangi gaji dan tunjangan PPPK yang seharusnya diterima sama dengan gaji pegawai negeri sipil (PNS)," ungkapnya.
Berbagai alternatif solusi ditawarkan agar standar besaran gaji dan tunjangan yang diterima PPPK sama seperti gaji dan tunjangan PNS. Oleh karenanya diambil alternatif memberikan besaran gaji berbeda (lebih besar) daripada besaran gaji pokok PNS, sehingga ketika dikenakan PPh maka gaji yang diterima PPPK akan sama dengan gaji pokok PNS.
Lebih lanjut, Andi mengabarkan, saat ini Rancangan Perpres Gaji dan Tunjangan PPPK sudah memasuki fase akhir, yakni tahap memperoleh paraf dari pimpinan kementerian/lembaga yang terkait. Dalam kaitan ini, Menteri PANRB telah memberikan parafnya, dan menyampaikan kembali ke Sekretariat Negara untuk disirkulasikan kembali ke Menteri terkait lainnya.
"Kementerian PANRB berharap Rancangan Perpres tentang Gaji dan Tunjangan PPPK dapat segera ditetapkan dalam waktu dekat dan dapat dilanjutkan dengan proses berikutnya, sehingga PPPK yang sudah lulus seleksi pada tahun 2019 dapat segera memperoleh kepastian," ujarnya.
BACA JUGA : 

Harga Emas Antam Tak Bergerak di Level Rp 1.030.000 per Gram

Diposting oleh di Tidak ada komentar:
Label: , ,

[New post] 7 Pelatihan Prakerja Paling Diminati, Apa Saja?

perkasafuturesbpp posted: " PT KONTAK PERKASA FUTURES - Program Kartu Prakerja yang diluncurkan sejak April 2020 lalu mendapat antusiasme yang tinggi dari masyarakat. Hal ini terbukti dari banyaknya jumlah peserta yang nyaris memenuhi target pemerintah, yakni mencapai 4,6 juta dari"
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Rupiah Menguat Menanti Keputusan The Fed

PT KONTAK PERKASA FUTURES - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) bergerak menguat pada hari ini.
Mengutip Bloomberg, Rabu (16/9/2020), rupiah dibuka di angka 14.790 per dolar AS, menguat jika dibandingkan dengan penutupan perdagangan sebelumnya yang berada di angka 14.845. Pada pukul 10.10 WIB, rupiah berada di 14.837 per dolar AS.
Sejak pagi hingga siang hari ini, rupiah bergerak di kisaran 14.790 per dolar AS hingga 14.838 per dolar AS. Jika dihitung dari awal tahun, rupiah melemah 7 persen.
Sedangkan berdasarkan Kurs Referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia (BI), rupiah dipatok di angka 14.844 per dolar AS, menguat jika dibandingkan dengan patokan sebelumnya yang ada di angka 14.870 per dolar AS.
Kepala Riset dan Edukasi Monex Investindo Futures Ariston Tjendra di Jakarta, Rabu, mengatakan, pagi ini dolar AS terlihat berbalik menguat terhadap nilai tukar regional.
"Pasar keuangan terlihat dalam mode "wait and see" pagi ini menjelang pengumuman hasil rapat bank sentral AS dini hari nanti," ujar Ariston seperti dikutip dari Antara, Rabu (16/9/2020).
Sebelumnya, lanjut Ariston, dolar AS tertekan karena ekspektasi kebijakan The Fed masih akan lebih longgar untuk membantu memulihkan ekonomi AS di masa pandemi.
Ariston memperkirakan hari ini rupiah berpotensi tertekan di kisaran Rp14.800 per dolar AS hingga Rp14.900 per dolar AS.
Pada Selasa (15/9) lalu, rupiah ditutup menguat 35 poin atau 0,24 persen menjadi Rp14.845 per dolar AS dari sebelumnya Rp14.880 per dolar AS.

Diposting oleh di Tidak ada komentar:
Label: , ,

Selasa, 15 September 2020

[New post] Harga Minyak Tergelincir karena Kekhawatiran Pemulihan Ekonomi Terhenti

perkasafuturesbpp posted: " PT KONTAK PERKASA - Harga minyak turun pada penutupan perdagangan Senin (Selasa pagi waktu Jakarta) di tengah kekhawatiran pemulihan ekonomi global yang terhenti. Selain itu, penurunan harga minyak juga dipengaruhi oleh langkah Libya yang siap untuk mela"
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Senin, 14 September 2020

Naik 4,1 Persen, Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp 6.078 Triliun

PT KONTAK PERKASA - Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia per Juli 2020 tumbuh melambat, yang tercatat sebesar USD 409,7 miliar atau setara Rp 6.078 triliun (kurs rupiah 14.835 per dolar AS). Total tersebut terdiri dari ULN sektor publik (Pemerintah dan Bank Sentral) sebesar USD 201,8 miliar dan ULN sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar USD 207,9 miliar.
“Pertumbuhan ULN Indonesia pada Juli 2020 tercatat 4,1 persen (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 5,1 persen (yoy). Perkembangan ini didorong oleh menurunnya pertumbuhan ULN swasta di tengah pertumbuhan ULN Pemerintah yang relatif stabil,” jelas Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Onny Widjanarko dalam keterangan resmi, Selasa (15/9/2020).
Adapun ULN Pemerintah pada akhir Juli 2020 tercatat sebesar USD 199,0 miliar atau tumbuh 2,3 persen (yoy), relatif stabil dibandingkan pertumbuhan bulan Juni 2020 sebesar 2,1 persen (yoy).
Perkembangan ini, kata Onny, disebabkan adanya penarikan sebagian komitmen lembaga multilateral dan penerbitan Samurai Bonds untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan, termasuk untuk penanganan pandemi COVID-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
“ULN Pemerintah dikelola secara terukur dan berhati-hati untuk mendukung belanja prioritas Pemerintah, yaitu sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (23,6 persen dari total ULN Pemerintah), sektor konstruksi (16,5 persen), sektor jasa pendidikan (16,4 persen), sektor jasa keuangan dan asuransi (11,9 persen), serta sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (11,8 persen),” papar dia.
Utang luar negeriswasta pada Juli 2020 tercatat tumbuh 6,1 persen (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada Juni 2020 sebesar 8,3 persen (yoy). Perkembangan ini dipengaruhi oleh berlanjutnya perlambatan pertumbuhan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (PBLK) dan kontraksi ULN lembaga keuangan (LK).
“ULN PBLK tumbuh 8,7 persen (yoy), melambat dari pertumbuhan bulan sebelumnya 11,5 persen (yoy). Sementara itu, ULN LK terkontraksi 2,2 persen (yoy), sedikit meningkat dari kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 1,9 persen (yoy),” sebut Onny.

Diposting oleh di Tidak ada komentar:
Label: , ,

[New post] Petani Tembakau Minta Pemerintah Tunda Kenaikan Cukai di 2021

perkasafuturesbpp posted: " KONTAK PERKASA FUTURES - Pemerintah diminta untuk fokus pada kebijakan yang kondusif bagi petani tembakau dan industri hasil tembakau (IHT). Langkah menaikkan cukai akan memberatkan petani tembakau. Kenaikan cukai akan memberikan dapak signifikan kepa"
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

75 Juta Pekerjaan akan Hilang di 2022, Apa Saja?

KONTAK PERKASA FUTURES - Indonesia dan seluruh negara di dunia tengah masuk ke era disrupsi. Sebagian besar kegiatan dilakukan dalam dunia maya, apalagi pandemi Covid-19 mendorong masyarakat melakukan aktivitas secara digital.
Era disrupsi ini juga membuat pekerjaan yang semula bertebaran di banyak perusahaan terancam hilang dalam beberapa tahun ke depan. Deputi Bidang SDM, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN Alex Denni menyatakan, 75 juta pekerjaan akan hilang tahun 2022.
"Ada ancaman job-job yang akan hilang, 75 juta job yang sifatnya pekerjaan rutin, transaksional, administratif yang gampang sekali diganti teknologi akan hilang," ujarnya dalam tayangan virtual, Senin (14/9/2020).
Adapun, pekerjaan yang hilang itu antara lain data entry, akuntan, administrasi dan sekretaris, Customer Service (CS), pekerja pabrik dan perakitan, layanan bisnis dan manager administrasi, auditor, manager operasi, pengecek stok barang, hingga pegawai pos.
"Job yang akan hilang, kalau tahun lalu saya ada di Jasa Marga, itu misalnya kawan-kawan di gardu tol jadi CS, pengumpul tiket tol dan lain-lain, otomatis akan ada di titik yang mudah digantikan teknologi," ujarnya.
Kendati, dari jumlah yang hilang, akan ada 133 juta pekerjaan baru yang muncul di tahun yang sama. Oleh karenanya, perusahaan termasuk BUMN harus melakukan transformasi agar bisa berjalan beriringan dengan fenomena tersebut.
"Tapi ada juga job yang akan lahir, ini diperkirakan akan jauh lebih banyak dari (pekerjaan) yang hilang. Mudah-mudahan, kita bisa menciptakan pekerjaan baru untuk kawan-kawan ini bertransformasi," kata Alex.

Diposting oleh di Tidak ada komentar:
Label: , ,
Langganan: Komentar (Atom)